Penuhi Undangan KPK, Pemkab dan DPRD Pacitan Komitmen Cegah Korupsi, Langkah Strategis Disiapkan

Posted by Radio Grindulu FM Pacitan 104,6 MHz on Rabu, Oktober 15, 2025

GrinduluFM Pacitan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghadiri audiensi dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sektor tertentu dan melalui PKD MSCP. Rapat koordinasi beralngsung sehari diAuditorium Bhineka Tunggal Ika Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Tim Pemkab Pacitan dipimpin langsung Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Ketua DPRD Arif Setia Budi, beserta pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, turut hadir bersama Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumambrah, sekda Heru Wiwoho beserta pimpinan perangkat daerah.

Tiba di Gedung Merah Putih Bupati dan Tim diterima Kasatgas pencegahan wahyudi, jaksa utama, kasatgas penindakan, sri kuncoro hadi.

Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas kesempatan yang diberikan untuk memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Pacitan. Dia menegaskan, Pemkab Pacitan menyambut baik penerapan MCSP maupun SPI.

“Bagi kami, instrumen tersebut menjadi panduan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Sesuai pemetaan KPK terdapat delapan area rawan korupsi yang menjadi fokus perbaikan tata kelola pemerintahannya, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pelayanan publik, pemanfaatan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan penguatan APIP.

Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi menegaskan, sejumlah langkah strategis telah ditempuh Pemkab Pacitan. Di antaranya, memastikan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran, menyeleksi penyaluran hibah serta bansos agar tepat sasaran, memperkuat proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.

“Jelang mutasi besar-besaran Oktober ini, yang harus disiapkan Pemkab Pacitan, bagaimana menerapkan merit system dalam manajemen ASN untuk mencegah praktik jual beli jabatan, karena ini masuk salah satu titik rawan terjadinya korupsi,”tegas ASB.

Dari keinginan masyarakat yang terpenting itu peningkatan kualitas pelayanan publik juga harus menjadi prioritas, khususnya pada sektor kesehatan. Rumah Sakit Daerah dr. Darsono sebagai BLUD terus dipantau agar masyarakat memperoleh layanan terbaik.

Pada bidang pendapatan daerah, Ketua DPRD mendorong agar Pemkab inovasi dari OPD penghasil PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal. Sementara dalam pengawasan internal, independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa intervensi.

Reporter:Asri

Blog, Updated at: 09.30
Tuliskan komentar positif Anda di bawah ini
03