Puluhan orang dari tiga Desa terdampak banjir bandang 2017 lalu mendatangi wakil rakyat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan, Kamis 1 Februari 2024.

Sementara di Kelurahan Ploso lebih luas yang lahannya terdampak banjir bandang 2017 lalu mencapai 135 hektar lahan rusak.

Mereka sudah pernah menyampaikan keluhannya tersebut ke pihak pemerintah namun tidak juga direspon. Akhirnya mereka mendatangi gedung dewan perwakilan rakyat daerah untuk menyuarakan keluh kesahnya mewakili warga lainnya yang terdampak banjir bandang 2017 lalu.

Muhammad Maskur yang mewakili warga tiga Desa terdampak tergabung dalam Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI DPK Pacitan mengatakan sejak banjir bandang 2017 yang meluluh lantahkan tempat tinggal dan lahan pertanian, praktis para petani tidak bisa lagi bercocok tanam. Ratusan hektar sawah di wilayah tiga desa tak bisa ditanami karena tertimbun lumpur bahkan ada yang menjadi sungai.

“Kedatangan kami ke dprd membawa beberapa tuntutan diantaranya tanahnya berkurang bahkan hilang tapi bayar pajaknya tetap berlaku. Kami ingin keluh kesah kami ini ditindak lanjuti jangan dibiarkan saja, lahan di wilayah kami tolong dikembalikan sebagai lahan pertanian kembali seperti peta terdahulu, sungai tolong untuk dinormalisasi, sungai yang pecah jadi dua itu supaya dikembalikan seperti dulu, mohon dengan hormat berikan pengairan.”ungkapnya.

Bukan hanya rusak lahan pertanian saja akan tetapi dmapak banjir bandang sudah menggerus ketahanan tanggul sungai. Khawatir bisa mengancam keselamatan jiwa jika tetap dibiarkan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah.

Yang lebih memprihatinkan, banyak petani mulai kehabisan stok pangan akibat gagal panen dan kini mereka harus hidup dalam was was jika terjadi hujan deras kemudian banjir.

Mereka datang ke Gedung DPRD ditemui Ketua DPRD Roni Wahyono, ketua Komisi II, Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV serta anggota DPRD Dapil 1. Tuntutan warga Ploso, Kembang dan Sirnoboyo tersebut jangka pendek ini mereka yang lahannya terdampak banjir bandang 2017 lalu bisa bercocok tanam kembali.

“Waktu dekat kami minta alat berat diturunkan untuk menghilangkan pohon yang ada duri durinya itu dikeruk dan dicongkel lalu disisihkan. Tanahnya itu diratakan.”pintanya.

Nasib serupa diutarakan Sahudi Kepala Desa Kembang, Kiteran itu ada 30 hektar lahan pertanian habis dan salah satu jalan ke pelabuhan sudah terkikis. Kemudian daerah Paulo Dusun Bubakan Kembang itu sudah habis mepet ke Parapet. Tiap hari terkikis tebing sungainya hampir habis.

“Kampung Pulo kondisinya saat ini wilayah permukiman selter dengan grindulu itu ditengah sungai. Bila ada banjir itu tetap jadi bencana akhirnya. Kalau hujan ini seperti 2017 hilang sudah wilayah Pulo di Dusun Bubakan Desa Kembang padahal disitu banyak permukiman warga yang dampaknya bisa sampai ke kiteran dan krajan. Tebing itu 2018 ambrol tahun 2019 dibangun bolder.”ucapnya.

Harapan Sahudi Bolder bisa mencapai ke penghujung pertemuan sungai namun saat ini belum sampai. Potensi untuk menanggulangi tebing grindulu itu pakai bolder bukan pakai bronjong. Pasalnya air nya asin yang diwilayah Pulo. Sementara saat ini di Dusun Kiteran sudah mengikis jalur ke pelabuhan.

“Pancang beton itu ngglempang semua, sudah habis ketika kita tidak dinormalisasi sungai itu, lahan pertanian terancam sudah. Yang disebelah jalur pelabuhan itu hilang. Kalau di Dusun Sedayu itu tinggal 2 meter dari permukiman, parapetnya sudah mepet.”terangnya.

Dengar pendapat umum dipimpin Prabowo dari Farksi Golkar, siap menjembatani aspirasi petani dari tiga desa Kembang, Sirnoboyo dan Ploso. Dalam waktu dekat perlu normalisasi sungai grindulu yang terimbas rusaknya lahan pertanian. Karena kalau tidak segera ditangani bisa mengancam rumah permukiman.

‘’Kami dari hasil dengar pendapat umum ini maka menyimpulkan pertama segera ada tinjau lapangan dan di mulai hari ini juga setelah dengar pendapat. Nanti Komisi IV DPRD yang membidangi infrastruktur, BBWS Bengawan Solo, Dinas Pu, Dinas Pertanian, Camat dan Lurah Ploso, Kepala Desa Kembang dan Kepala Desa Sirnoboyo sekaligus perwakilan masyarakat.”katanya.

Prabowo menegaskan pihaknya perlu penyikapan untuk jangka pendek Dinas Pertanian segera mengirim alat berat untuk digunakan dilahan terdampak agar bisa ditanami itu contohnya. Kemudian ada tanggul yang perlu penanganan darurat dengan patok bambu.

Tinjau lapangan pertama hari ini akan dilanjutkan lagi tinjau lapangan kedua untuk mengarah ke kegiatan pembangunan usulan untuk tahun 2025 untuk skala besar karena sungai itu bagian wilayah BBWS tapi masyarakat nya masyarakat pacitan.

“Jangka menengah dan jangka panjang kita akan usulkan ke komisi V DPR RI mitra kerja BBWS. Kita siap untuk sharing dengan komisi V DPR RI karena untuk penanganan skala menengah besar itu anggarannya besar tidak sedikit bisa mencapi puluhan miliar.”tutup Prabowo Fraksi Golkar DPRD Pacitan.

Reporter:Asri