Grindulu FM, Pacitan - Badan Pengawas  Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pacitan lebih fokus mengawasi kegiatan  Panitia Pemutakhiran  Data Pemilih (PPDP) sebagai pelaksana coklit data pemilih Pilbup. Selain validitas data pemilih Bawaslu juga mengawasi penerapan protokol kesehatan (prokes) Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Kami Bawaslu masih fokus pada di desa apakah memang kita memastikan PPDP melakukan coklit door to door. Memastikan bahwa rumah rumah yang sudah dicoklit dipasang stiker dan juga memastikan PPDP melakukan kegiatan memakai prosedur protokol kesehatan pakai masker dan sarung tangan itu yang kita pastikan.Selain itu Bawaslu  lanjut berty, juga melakukan sample per TPS paling tidak 15 rumah.”papar Berty

Ditambahkan  Berty stefanus Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan, Sampai saat ini dari Bawaslu memang ada menemukan petugas PPDP yang tidak lakukan protocol kesehatan seperti tidak pakai sarung tangan, dan hal itu sudah dilakukan teguran langsung. Karena mereka dianggap melanggar  bisa terkena sangsi administrasi. Kelalaian prokes akan sangat membahayakan munculnya penyebaran COVID-19 dalam pelaksanaan Pemilu ditengah pandemic Covid.

Dalam pelaksanaan coklit Bawaslu belum menemukan kesalahan jelas Berty, namun kemaren ada rumah yang belum terpasang stiker dan saat dikroscek ternyata diakui pemilik rumah kalau petugas PPDP belum datang kerumah tersebut. Untuk saat ini Bawaslu belum bisa mengatakan  kalau PPDP tidak lakukan coklit karena memang berakhirnya coklit sampai 13 Agustus.

“langsung berikan rekom saran perbaikan pada KPU agar petugas melakukan mekanisme protocol kesehatan. Ada juga yang menegur langsung.adapun sangsi berupa teguran dan sangsi administrasi. Lebih dari satu Bawaslu menemukan petugas coklit yang tidak protocol kesehatan.”Terang Berty.

Ditambahkan Berty, Bawaslu  melakukan proses pencarian data pemilih sebelum pelaksanaan coklit dimulai dan ditemukan data pemilih, baik pemilih pemula, yang meninggal dunia, pindah dan alih status dari TNI pensiun menjadi warga sipil itu banyak.

“Kita memang menemukan, kita koordinasi dengan dinas Dukcapil  kita menemukan data data yang pemilih pemula, orang yang sudah meninggal, sudah pindah dan alih status dari TNI pensiun ke warga sipil, itu kita menemukan banyak sekali. Nah itu kita belum mengatakan itu tidak  masuk didata pemilih KPU  belum atau diistilahnya di Formulir A-KWK. Kita tidak mengatakan itu belum masuk di data pemilih karena kita tidak mendapatkan AKWK data pemilih itu. Sebenarnya fokus  pengawasan kita didata  pemilih itu di foam A-KWK itu tetapi kita tidak diberi oleh kpu karena kpu tidak berani memberikan karena  memang ada instruksi dari kpu RI ya kita tidak bisa memaksakan. Akan tetapi jadi ironis kalau  bagi kita, yang kita awasi tentang coklit data pemilih yang tercatat di formulir A-KWK itu tapi kita tidak dapat data. Ironis banget buat kita bagaimana kita mengawasi. Akhirnya data yang kita terima dari Disdukcapil tentang orang pindah, meninggal alih status itu nanti  kita akan sandingkan nanti pada pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS), itu akan kita lihat disitu apakah sudah masuk atau belum. Jika nanti belum masuk akan direkomendasikan ke KPU supaya memasukan.”jelas Berty

Sementara anggaran Pilkada untuk Bawaslu diakui Berty sudah dicairkan. Ada penambahan Rp. 500 Juta untuk pengadaan APD (Alat Pelindung Diri). Jika sebelum pandemik Covid-19 hanya dianggarkan Rp. 11,5 Miliar setelah dimasa pandemik bertambah total yang diterima Bawaslu Rp.12 Miiliar .

Editor : Asri nuryani