Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, GMNI Hingga Tokoh Masyarakat Pacitan Ikut Merespon

GrinduluFM Pacitan - Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat dan memicu perdebatan di berbagai kalangan.

Begitupun sejumlah tokoh hingga masyarakat ikut member respon terkait wacana ini yang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar yang kemudian disambut oleh Presiden RI, Prabowo.

Melalui dialog interaktif bertajuk “Pro-Kontra Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD,” pada Sabtu (10/01/2026).

Kegiatan ini merupakan respon kritis atas menguatnya wacana nasional tersebut.

Sejumlah narasumber dari beragam spectrum kelembagaan dan pandangan, Berty Stefanus Ketua Bawaslu periode 2018-2023 menilai demokrasi tidak sekedar prosedur teknis pemilu, melainkan manifestasi kedaulatan rakyat. Menurutnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi.

“Prinsip yang semula dari rakyat,oleh rkayat dan untuk rakyat berpotensi bergeser menjadi dari elit,oleh elit, dan untuk elit,”terangnya.

Hal senada dikuatkan Mujiyono Sekretaris DPD PKS Pacitan menilai akan berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat, meskipun hingga saat ini partainya belum menentukan sikap dan masih melakukan kajian.

“Kami di PKS masih mengkaji secara komprehensif mana mekanisme yang lebih bermashlahat,”tuturnya.

Sementara Anung Dwi Ristanto anggota legislatip Pacitan menekankan kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai sebagai partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kedaulatan tidak hanya tentang keterlibatan rakyat dalam pemilu, tetapi juga kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintah,”tekannya.

Ketua DPC GMNI Pacitan, Dela Prastisia, menyampaikan dialog interaktif yang diselenggarakan ini diharapkan menjadi ruang refleksi bersama atas arah demokrasi Indonesia ke depan, sekaligus menegaskan pentingnya dialog kritis dalam merespon wacana kebijakan strategis yang menyangkut prinsip dasar kedaulatan rakyat.

“Dalog ini dilatarbelakangi oleh tanggung jawab moral kader GMNI dalam menyikapi wacana yang berpotensi mempengaruhi arah demokrasi Indonesia,”ucap Dela.

Kesempatan beda, Mbah Gik warga masyarakat biasa justru sangat setuju dengan adanya wacana kepala daerah dipilih DPRD dengan alasan tidak merepotkan masyarakat kecil lagi dan lebih simpel. Selain itu juga menekan adanya praktek Korupsi karena modal yang dikeluarkan terlalu besar kalau lewat pilihan rakyat.

“Kalaupun masih ada korupsi akan terjadi dilingkup terbatas saja, tidak lagi melibatkan masyarakat kecil yang murni berjuang untuk hidup keluarganya. Bahkan menurut saya pengawasan masyarakat akan lebih mudah nantinya,”ujar Mbah Gik.

Reporter:Asri