Kemudian Fraksi Golkar lebih menyoroti pendapatan daerah. Mencermati kemudian berpendapat. Pendapatan daerah th 2024 terealisasi sebesar 1.766 t atau sebesar 0,115% dari target. Kalau Pendapatan Asli Daerah melebihi target. Namun, PAD ini masih dapat ditingkatkan sehingga pemerintah daerah harus memberi target lebih optimis lagi. Karena kami fraksi partai golkar menyakini potensi PAD khususnya dari pajak dan retribusi masih dapat di maksimalkan lagi melalui pemutakhiran data wajib pajak dan perluasan basis pajak.
OPD OPD kami minta lebih aktip komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga dapat memperoleh alokasi dana transfer secara maskimal.
“Terkait belanja yang masih menyisakan silpa. Kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan lagi dalam perencanaan kebutuhan belanja. Minta APBD 2025 belanja modal ditambah lagi kerena sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat di kabupaten pacitan,”ucap juru bicara fraksi golkar.
Terkait angka kemiskinan juga masih menjadi sorotan. Berdasar data statistik tercatat 13,19 % atau73.030 jiwa. Angka ini menunjukan penurunan dari tahun sebelumnya namun demikian masih dibawah dari angka kemiskinan di Jawa Timur yang tercatat 9,56 persen.
PKB menyoroti turunnya pengangguran terbuka di kabupaten pacitan, menurut fraksi partai kebangkitan bangsa, angka statistik tersebut tidak mencerminkan kondisi riil yang terjadi saat ini, diakibatkan dari minimnya program pengembangan tenaga kerja dan lemahnya keberlanjutan pelatihan bagi masyarakat dan juga adanya ketimpangan upah dan jaminan ketenagakerjaan sehingga banyak warga yang memilih untuk merantau. Mohon djelaskan,” ucap juru bicara fraksi pkb.
Pada Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban, fraksi-fraksi juga menyoroti pelaksanaan apbd tahun anggaran 2024 terdapat silpa sebesar 59.180 milyar. Kami memahami silpa tersebut mayoritas bersifat terikat.
Berharap silpa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pada penganggaran apbd tahap selanjutnya.
Selain itu disampaikan fraksi-fraksi, penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun mash dinilai kecil sekali. Penurunan harus sangat continue.
DPRD mengingatkan pemerintah daerah segera menindak lanjuti dan menyelesaikan segala sesuatu yang menjadikan catatatan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur agar dikemudian hari tidak terjadi suatu permasalahan.
Reporter: Asri