Sehingga tidak salah pula, jika ada warga yang beranggapan demokrasi sebatas permainan uang bukan hanya sekedar kedaulatan hakikirakyat.

Sehingga tidak salah ketika ketua Bawaslu Samsul Arifin menempatkan politik uang menjadi kerawanan tertinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024.

Untuk bebas dari politik uang nampaknya masih jauh dari harapan. Pilkada tetap berpotensi menjadi saksi dari episode tragis di mana modal financial lebih berkuasa daripada suara rakyat.

“Politik uang itu dari waktu ke waktu menjadi sesuatu hal jadi titik kerawanan kita. Sering kita sampaikan teknik pembuktian rijik, namun meski begitu jangan sampai masyarakat memiliki anggapan bahwa politik uang itu sudahbiasa. Cuma kita harus menyuarakan politik kecurangan demokrasi yang selalu kuat menjadi kerawanan tinggi. Makanya menjaga pemilihan beretika bermartabat salah satu langkah untuk tinggalkan dari itu, baik itu untuk peserta kontestasi untuk tidak membuka peluang begitupun para pemilih,”lanjutnya

Ketua Bawaslu Pacitan, Samsul Arifin menegaskan, bawaslu memiliki fungsi pencegahan dan penindakan, pencegahan dilakukan secara masiv kalau penindakan merupakan bagian kepastian yang harus ada pembuktian termasuk saksi. Kalau masalah money politik pelanggaran lebih khusus pada pembuktian. Pembuktian ini harus jelas, klir, kongkrit hubungannya dengan menindak orang.

Bawaslu menyatakan selama ini ada perspekltip terkait pembuktian. Sampai kini, belum ada yang berani memberikan bukti bukan hanya melaporkan saja.

Belum ada warga penerima politik uang yang berani menunjukan bukti. Karena itu Bawaslu berharap sekali warga berani menyampaikan diikuti dengan bukti jangan sampai ada anggapan bawaslu tidak bisa bersikap saat dilapori warga.

“Wilayah penindakan menjadi wilayah pembuktian, bawaslu harap masyarakat, teman-teman bawaslu untuk bisa menindak lanjuti semua informasi dan memastikan persyaratan formil untuk terjadinya proses penindakan berjalan efektip.”tutupnya

Reporter:Asri