Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Pacitan Untuk Pencerahan Heri Bahtiar, hal itu perlu ada evaluasi dari perencanaan dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Memang dana Pusat tapi perencanaan tetap aspiratip dari masyarakat bawah. Sehingga mestinya dari perencanaan itu tidak berdasarkan kedekatan lobi lobi, mestinya harus ada data base dari sekian lembaga sekolah kemudian diskala perioritaskan secara bertahap sehingga tidak ada yang bagus dibongkar yang jelek tidak dapat rehab. Heri Bahtiar meminta agar DAK diberikan berdasarkan pemerataan.

“Sangat urgen untuk diadakan penyelarasan pengisian data didapodik itukan antara kepentingan akreditasi dan kepentingan akses dana DAK yaitu data sarpras, kalau perlu tenaga penginput diberi semacam bintek. Kedua sesungguhnya yang kita alami sekarang itukan ada sangat mendesak juga sekolah sekolah atau lembaga yang memang secara defakto lebih memerlukan dana alokasi khusus daripada beberapa sekolah yang selama ini sudah dieprirotaskan. Jadi ada kesalahan input,ada kesalahan yang menurut saya itu sudah terjadi dimasa lalu lah, nanti kedepan tidak boleh terjadi lagi.”terangnya.

Kata Budiyanto, DAK itu domain kementerian. Pihak Diknas tidak bisa apa apa, itu mandatori.

“Kita ini hanya lebih memfasilitasi usulan usulan satuan lembaga sekolah. Semuanya itu jadi bahan assessment nya kementerian. Lha apakah dapodik itu seluruhnya menjadi rujukan atau hal hal yang lain. Tadi saya sampaikan hasil assessment pengelolaan sekolah. Jadi tentu saja kita tadi banyak input ya. Jadi kami pun juga masih mengidentifikasi bersama teman teman bagaiamana format terbaik,”katanya.

Di tekankan Budiyanto, Dana ALokasi Khusus itu fluktuatif dan kewenangannya Pusat. Sebenarnya yang pokok itu malah dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang harus dapat intervensi tapi sementara ini masih belum konsep itu.

“Namun demikian,tetap kami dorong selebihnya sekian banyak lembaga itu yang belum dapat itu dikaver DAU. Kemampuan DAU kita bertahap dan sangat terbatas.”tekannya.

Terkait masukan nya soal dapodik jadi evaluasi kita. Kita akan lakukan pembenahan. Kita akan terus mendorong transparansi untuk pengelolaan usulan DAK. Nanti kita pada singskronisasi kita mengundang Komisi 2 DPRD dan satuan lembaga sekolah supaya lebih tahu dan sepaham.

“kita mengusulkan semua kita dorong per 15 maret off dapodik jadi nanti akan dilakukan singkronisasi paling tidak bulan September, biar semuanya tahu. DAK itu terbatas lo, kita masih untung dapat, ada daerah lain yang nggak dapat.”ujar Budiyanto.

Sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, untuk dana DAK SMP mendapat alokasi Rp.7 miliar, SD dapat Rp.8 miliar hanya untuk masing masing 6 lembaga.

“Kalau maksut kita ya berkeadilan yang pas untuk wilayah kita ini tidak pemerataan, artinya itu layak ditangani ya seperti itu. Jadi yang lebih pas yang berkeadilan, mana yang rusak perhatian lebih perioritas, itu yang lebh diutamakan.”jelasnya.

Ditambahkan Budiyanto, tidak cukup DAK tapi DAU pun juga harus dapat intervensi. Karena dengan apa yang jadi usulan satuan lembaga itu juga direspon.

“Diknas ini dipres sana sini sementara tidak diberikan ruang fiskal yang memadai. Harus fokus mendukung rehab sarpras dilembaga itu saya kira juga harus lebih didorong. Kami tidak menyalahkan siapa siapa, saya hanya mempermalasalahkan keadaan.”imbuh Budiyanto.

Dapodik itu lanjut Budiyanto, tidak perlu ada pembenahan, cukup harus beradaptasi bahwa dapodik itu harus update sarpras dan jam mengajar guru. Jumlah siswanya berpengaruh pada penerimaan BOS. Terkait ini diknas bakal berikan pendampingan.

Sehingga menjadi tidak adil, banyak sekolah rusak, namun tidak ada agenda perbaikan sama sekali di dapodiknya yang mestinya wajib update agar selalu akurat sesuai rentang waktu yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek dan sesuai data fakta di lapangan. Dapodik diklaim akurat selalu di update sesuai satuan lembaga.

“Kita evaluasi terus untuk kebaikan kita lah. Harapannya tidak ada dustalah diantara kita. Sesuatu yang tidak transaparan itu tidak ada. Kerana ini Dana Alokasi Khusus, ya memang ya khusus ini juga di intervensi oleh kementerian Pendidikan. Diknas akan dampingi operator dapodik supaya memastikan apa yang menjadi kebutuhannya satuan lembaga sekolah itu bisa pas. Masalahnya itu lembaga sekolahnya itu lupa menyesuaikan dapodiknya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang diminta sarpras di dapodik masih baik baik saja.”ujarnya.

Diknas akan lebih konsen lagi, dengan membentuk satgas sarpras untuk menyiapkan validasi data mengawal supaya usulannya sesuai.

“Syukur syukur dengan adanya surat pemkab yang berkaitan dengan berkeadilan tadi terwujud DAK. Dibawah tahun 2020 otoritas pemilihan lokasi kan diserahkan pemda.Itu bisa dikembalikan supaya yang tahu persis pemda.”ucapnya.

Budiyanto juga memesan kepada lembaga sekolah SD, SMP kalau rusak rusak ringan itu tidak harus di atasi diknas.

“Kalau ada rusak ringan mbokyoo di topang dari satuan lembaga melalui BOS, misalnya, genteng mlorot siji gek ndang dibenakne agar tidak menimbulkan kerusakan lain tidak harus diatasi diknas. ini yang biasanya susah. Jadi kita akan pemberdayaan pada satuan lembaga, jadi sebelum timbul kerusakan lebih besar berarti kita harus mengatasi kerusakan yang kecil.”lanjutnya.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Roni Wahyono menerangkan dari hasil hearing, dalam pembangunan sarpras di dunia pendidikan di Pacitan ada beberapa permasalahan.

“Terkait di Pusat kami akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pendidikan terkait aspirasi lsm ampuh, bahwasanya untuk peningkatan sarpras pendidikan itu agar dapatnya dirubah menjadi pemerataan sehingga harapannya tidak ada irik irikan. Artinya semaksimal mungkin Dana Alokasi Khusus dari Pusat untuk bidang pendidikan bisa lebih merata kepada lembaga pendidkan tk-sd hingga smp. Kedua bagaimana kita melobi Pusat sebelum penentuan lokasi yang akan di danai DAK fisik, kita bisa kesana,dan kita bisa mencermati masukan. Tidak hanya sekedar berdasar data dapodik tapi bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa kita bawa. Ketiga bagaimana kita melobi dinas pendidikan agar dapatnya alokasi anggaran untuk DAK fisik bidang pendidikan dan DAK fisik lainnya bisa bertambah. Tentunya kita juga membutuhkan kerjasama teman teman di DPR RI.”terang Roni.

Selain itu Roni mengungkapkan, kewenangan daerah ada beberapa hal yang di sampaikan terutama data base agar segera di susun karena antara kajian konsultan teknis dan juga dari dapodik tidak sambung. Artinya ketika di dapodik itu tidak butuh perpustakaan, rehab gedung tapi ternyata dari sisi teknis ternyata butuh perpustakaan dan rehab gedung.

Dapodik yang tidak valid, akan menghambat berbagai upaya perbaikan mutu pendidikan, salah satunya di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Inikan tidak singkron. Pengisian dapodik harus benar benar sesuai kebutuhan tidak hanya sekedar mengejar akreditasi tapi bagaimana agar situasi yang riil benar benar di laporakn. Jadi kita tidak usah malu akreditasinya baru b baru c, yang pentinge bertahaplah, bangunan ini kita sempurnakan. Jangan kemudian terus bangunan belum sempurna tapi disulap dapodik nya sehingga akhirnya memenuhi akreditasi A, tapi akhirnya begitu ada bantuan fisik akhirnya berteriak teriak, lahkok saya tidak dapat.”pungkas Roni Wahyono.

Reporter/Penulis: Asri