PU Fraksi Kritik Pedas LPJ 2022: Dana Hibah Koni, PAD Kurang Maksimal, Keprihatinan Infrastruktur Hingga Kemiskinan Dinilai Masih Tinggi

GrinduluFM Pacitan - Dari penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Fraksi di Gedung DPRD Kabupaten Pacitan, Jumat malam (16/6/2023) atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan melalui jurubicaranya Handoyo Aji menyinggung dana hibah Komite Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Pacitan sebesar Rp.1,6 miliar yang kena catatan merah audit Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

“Menurut dokumen laporan Badan Pengawasan Keuangan BPK, Koni Pacitan yang mendapatkan dana hibah sebesar Rp.1,6 miliar ini kena audit BPK. Ini sangat memprihatinkan karena ini menjadi bagian catatan merah pemerintah daerah kabupaten pacitan. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Dari fraksi gerakan keadilan pembangunan menghimbau kepada ketua koni untuk melempar bendera putih mengundurkan diri karena ini menjadi musibah. Kecerobohannya tidak amanah, hanya ingin menjadikan rakyat pacitan rugi.”ucapnya

Selain itu fraksi gerakan keadilan pembangunan juga mengkritisi pendapatan asli daerah PAD yang dinilainya belum tampak kesungguhan organisasi perangkat daerah OPD penghasil, untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Tidak kunjung direalisasikan nya e-ticket retribusi tempat wisata di pacitan hingga sekarang ikut menjadi sorotan. Termasuk belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp.747 miliar realisasi Rp.689 miliar menyebabkan adanya silpa Rp.40 miliar dinilai terlalu besar dan merugikan rakyat. Padahal seyogyanya bisa untuk pembangunan infrastruktur.

Tidak afdol jika hanya memberikan kritikan saja, fraksi gerakan keadilan pembangunan juga memberikan apresiasi atas prestasi dapat WTP (Wajar tanpa pengecualian). Meski pujian tersebut masih dianggapnya sebagai prestasi yang sifatnya tradisi tahunan.

“Kami juga sampaikan atas prestasi tersebut, tapi mohon maaf prestasi ini sifatnya prestasi yang sudah jadi tradisi yang tepuk tangan hanya kita sendiri, belum dapat tepuk tangan dari rakyat. Mohon maaf.”ucap Jurubicara fraksi gerakan keadilan pembangunan.

Partai Demokrat yang mendapatkan giliran pertama menyampaikan pemandangan umum sama sekali tidak memberikan sorotan LPJ Tahun Anggaran 2022, fraksi Demokrat hanya mendorong agar LPJ TA 2022 bisa dilanjutkan sebaik baiknya dan dilaksanakan semaksimal mungkin.

“Kami fraksi Partai Demokrat mendorong agar pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten pacitan bisa dilanjutkan dan dilaksanakan semaksimal mungkin.’ucap jurubicara Arif Setyo Budi

Giliran fraksi Golkar melalui jurubicara Sri Widowati menyampaikan pendapat umumnya terkait pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp.165 miliar 244 juta lebih sekian, secara umum bisa dikatakan lebih dari target, akan tetapi kalau meyandingkan rencana yang tertuang dalam APBD induk tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp,166 miliar 604 juta hal ini bisa dikatakan masih kurang maksimal.

“Kami berpendangan terkait hal tesebut kami untuk perencanaan APBD selanjutnya pemerintah daerah harus lebih memantapkan target pendapatan yang lebih optimis lagi, mohon perhatian dan penjelasan saudara bupati.”pandangnya

Fraksi Golkar juga menyoroti terhadap kinerja belanja gedung dan bangunan. Fraksi Golkar berpandangan untuk kedepannya pemerintah daerah dalam melaksnakan program kegiatan seperti ini agar lebih selektip dalam proses penetapan pihak ketiga.

“Kami sangat menyayangkan anggaran sebesar 14 miliar untuk bangunan gedung ini tidak dapat terealisasi. Mohon dapat perhatian yang terhormat saudara bupati.”ucap Sri Widowati

Selanjutnya fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) melalui juru bicara Heryanto justru menyinggung soal kemiskinan di pacitan yang dinilainya tergolong tinggi bahkan diatas rata rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur, berarti bahwa kabupaten pacitan terhadap provinsi jawa timur berkontribusi dalam hal kemiskinan.

Terkait persoalan itu Fraksi PDIP mengajak mendorong pemerintah daerah untuk segera bangkit bergerak meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

“Dari data tingkat kemiskinan tahun 2018 sebesar 9,66%. Tahun 2019 sebesar 9,22%. Tahun 2020 sebesar 10.19% dan tahun 2021 sebesar 9,71%. Hal ini menunjukan betapa masih jauhnya harapan kita untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan bahagia,belum lagi kalau kita sandingkan dengan angka pengangguran terbuka juga masih besar maka dari itu fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan pacitan mengajak mendorong pemerintah daerah segera bangkit, kita terus bergerak untuk meningkatkan pertumubuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.”ucap heryanto

Untuk diketahui, dari sejumlah 6 fraksi yaitu fraksi partai demokrat, fraksi golkar, fraksi demokrasi indonesia perjuangan, fraksi partai kebangkitan bangsa, fraksi gerakan keadilan pembangunan dan fraksi hanura-nasdem menyampaikan pemandangan umum atas raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Jumat malam(18/6/2023).

Dari pemandangan umum 6 fraksi rata rata memberikan apresiasi, meskipun begitu tak sedikit pula yang berikan kritikan yang terdengar pedas.

Termasuk sisa lebih pembayaran anggaran tahun berkenaan (silpa) blud rumah sakit umum daerah dr.darsono pacitan ikut mendapatkan sorotan agar dievaluasi kembali karena dianggap tidak professional merugikan rakyat.

Begitupun realisasi belanja barang dan jasa dinilai terlalu besar dibanding realisasi belanja modal.

“LPJ 2022 belum cerminkan penganggaran yang efisien efektip dan pro rakyat. Demi transparansi akuntabilitas dan semangat cek ricek and balance juga harus disampaikan kepada Allah atas amanah rakyat untuk penuhi keadilan kesejehteraan rakyat pacitan agar kelak di yaumul hisab dihari perhitungan tidak menjadi beban menghimpit yang tak tertanggungkan.”tutup jurubicara fraksi gerakan keadilan pembangunan Handoyo Aji.

Reporter/Penulis:Asri