Dikatakan Handoyo Aji, Ada satu hal yang sangat krusial itu ada perubahan angka angka dari nota bupati yang dinotakan APBD 2023 ini kan ada yang mengalami penurunan potensi pendapatan dan belanja. Angkanya cukup siginifikan karena memang ada transfer dari pemerintah pusat yang berkurang dan memang ada transfer yang peruntukannya itu namanya dana transfer umum untuk kesehatan, pu dan pendidikan. Itu sifatnya mengikat. DPRD sepakat mekanisme itu di lalui walaupun juknis dari pusat belum ada. Akhirnya karena legislatip juga pingin menyepakati APBD tepat waktu, dengan mengucap Bismillah disepakati versi DPRD, Pemerintah Daerah ,TPAPD,Banggar sambil menunggu JUKNIS yang lebih jelas dari Menkeu atau Kemendagri.

“Dari situ ada perubahan perangkaan dari nota itu mestinya kan di puncak di pembahasan terakhir itukan harus ada angka angka yang kita sepakati demi transparansi dan akuntabilitas. Lha kemaren di pembahasan terakhir kita belum disodori angka angka itu akhirnya kita tanya. kita belum sempat mencermati sudah ditutup. Mestinya yang namanya ringkasan APBD yang kita bahas bertele tele itu ya, yang itu yang harusnya muncul angka dan kita sepakati. Lha kalao sifatnya glondongan lha opo manfaatnya kita membahas bertele tele, ada apa kok masih dirahasiakan. Padahal inikan hak publik. Apalagi kita punya hak budget, mestinya kita tahu karena akan kita pertanggungjawabkan. Apalagi kita sebagai wakil rakyat punya hal budget harus mengetahui sebelum kita menetapkan sebuah kesepakatan apalagi kaitannya dengan hajat hidup rakyat pacitan tahun kedepan. Terimakasih.”katanya

“Angka angka nya harus kita tahu, tidak boleh kita istilahnya dapat pepesan kosong. Karena mestinya wujud ringkasan APBD 2023 seperti nota yang disampaikan pak bupati ini. Ada pendapatan daerah yang pendapatan itu berasal dari PAD sekian, dana transfer sekian dan pendapatan lain lain sekian itu harus dimunculkan dalam ringkasan ini. Tapi ini tidak muncul sampai pada rapat paripurna pengambilan keputusan.”imbuhnya

Dilanjutkan Handoyo Aji, pada pos belanja itu ada 4 item yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang seharusnya diketahui umum.

“Sampai sekarang, tadi malam kita tanyakan ketika rapat internal tidak di beri jawaban. Padahal disini ada hal yang krusial, seperti dana pengurangan aspirasi sekian, disisi lain ada anggaran di PU itu kemaren kesepakatan dibanggar efisiensi 3 miliar tapi kalau kita buka di ringkasan yang belum jelas ini muncul tambahan angka hampir 20 miliar. Kalau memang ini transparan kan ada dana DAK fisik, kan cukup toh tapi kenapa kita kemaren menanyakan berapa belanja pegawai, belanja berang jasa berapa, belanja modal berapa, belanja tak terduga berapa, bantuan keuangan desa itu berapa, hibah berapa, gtt berapa, itukan sesuatu fundamental yang harus kita ketahui, tapi kenapa kok tidak transparan.”lanjutnya Dalam kesempatan yang sama Pimpinan Sidang Rapat Paripurna Fibi Irawan menjelaskan, proses penetapan RAPBD 2023 di tetapkan untuk APBD 2023 sudah melalui proses yang cukup panjang.

“Adapun dinamika disitu pasti ada tapi setiap tahapan sudah kita lewati dengan baik sesuai di jadwal banmus itu semua sepakat. Hasilnya tadi di paripurna juga sudah disampaikan. Di rapat gabungan komisi terakhir angka angka juga disampaikan detail betul. Adapun mungkin ada salah satu anggota yang tanya itu saat itu rapat gabungan komisi juga gak hadir. Jadi mungkin belum mendapatkan salinan ringkasan APBD.”jelasnya

Fibi Irawan mengungkapkan, dalam paripurna itu agendanya cuma satu yaitu penetapan. Penetapan itu adalah menyetujui atau tidak menyetujui.

Meskipun rapat paripurna mendapatkan penolakan dari Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan, pimpinan sidang paripurna Fibi Iriawan mengetuk palu penetapan. Untuk kemudian tahapan selanjutnya raperda APBD 2023 tersebut akan di konsultasikan ke provinsi.

“Jadi tidak pembahasan kembali kalau sudah paripurna penetapan. Inikan sudah paripurna akhir tinggal penetapan. Kan ndak mungkin di rapat paripurna kita mau pembahasan lagi terkait angka. Menurut saya komposisi, susunan APBD ini sudah jelas dan transparan kok.”tuturnya

Sementara Sekretaris Daerah Heru Wiwoho menanggapi penolakan Handoyo Aji karena tidak munculnya angka di ringkasan mengatakan angka angka itu akan dimunculkan di sistem. Angka itu nanti tinggal dimasukan di sistem, kalau pakai manual alas an Sekda Heru Wiwoho tidak enak.

Untuk di ketahui, proyeksi APBD 2023 sebesar 1 Trilyun 685 Milyar 157 Juta 495 Ribu 688 Rupiah. Dibandingkan nota yang disampaikan bupati, dalam perkembangannya mengalami penurunan pendapatan menjadi 1 Trilyun 637 Milyar 261 Juta 570 Ribu 399 Rupiah.

Sementara untuk Belanja Daerah bertambah menjadi 1 Trilyun 652 Milyar 761 Juta 570 Ribu 399 Rupiah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah 199 Milyar 076 Juta 714 Ribu 880 Rupiah

Di lanjutkan Heru Wiwoho, DAU APBD 2023 naik tapi ada yang diikat untuk Pendidikan, Kesehatan dan PU. Secara akumulatip DAU APBD 2023 naik Rp.25 Miliar.

“Tadi semua sudah di sampaikan di pembahasan. Angka nya dimasukan system biar fix aja. Semuakan sudah pakai sistem.”pungkasnya . Editor: Asri