Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Jiwa Di Pacitan Menjadi Miskin, Picu Prosentase Lonjakan Angka Kemiskinan

Posted by Radio Grindulu FM Pacitan - 104,6 MHz on Jumat, 10 September 2021

Grindulu FM Pacitan - Selain gegara pandemi Covid-19 dan masih sangat rendahnya perolehan pendapatan atau upah warga menjadi faktor penyebab warga miskin di pacitan bertambah. Penambahannya tak terkendali lagi mencapai 80.8 ribu dari jumlah penduduk 650 ribu selama masa pandemi. Kondisi ini sama persis seperti pada masa 5 tahun lalu.

Prosentase angka kemiskinan di pacitan tahun 2020 disampaikan Plt. Bakorwil Jatim Karyadi saat memberikan arahan Musrenbang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 di Ruang Rapat Bupati, Kamis(09/09/2021) mencapai 14.54%. “Pacitan termasuk tinggi ya, 2020 capai 14.54 persen lho kemiskinan, se Bakorwil masuk urutan tertinggi itu sepertinya. Ironinya, pengangguran rendah tapi kemiskinan tinggi dan itu lagi IPM nya juga masih rendah” kata Karyadi Plt Kepala Bakorwil

Tidak berlebihan jika kemiskinan memang bak lingkaran setan di Kabupaten Pacitan, pasalnya dari jaman ke jaman kemiskinan terus saja ada dan selalu tetap menjadi permasalahan isu perioritas dalam RPJMD yang tidak bisa dilepaskan oleh Bupati. “Makanya dalam RPJMD 2021-2026 dua aspek masalah kemiskinan dan IPM harus jadi perioritas perhatian. Ini tantangan buat Kepala Daerah.”tambah Karyadi.

Untuk kemiskinan di pacitan saat ini berlawanan dengan kondisi angka pengangguran yang malah turun. Tetapi selama ppkm ada tambahan orang menganggur capai 8500 selama pandemi. Akan tetapi dugaan Kepala BPS Pacitan pada tahun 2021 angka orang menganggur turun lagi. Ini berarti meski warga pacitan sudah bekerja tapi upahnya yang kecil ternyata belum bisa merubah statusnya menjadi sejahtera. Bukan soal tambahnya kemiskinan saja yang jadi tantangan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan saat ini. Akan tetapi indeks pembangunan(IPM) juga rendah.

Dilanjutkan Karyadi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pacitan juga diminta untuk di aikan lagi karena masih rendah capai 69,39. “Jadi dua aspek itu tentu harus dijadikan perioritas Bupati kedepan yang kaitannya dengan pembangunan, itu yang cukup jadi fokus perioritas kepala daerah dan wakilnya untuk mengendalikan kemiskinan dan naikan ipm.”pesan Karyadi.

Sementara dalam kesempatan berbeda Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bagyo Trilaksono menyebutkan, kenaikan kemiskinan tahun ini capai 1 persen lebih. Ini tertinggi di banding tahun tahun sebelumnya. Adapun untuk survey kemiskinan itu ada dua pendekatan yang di pakai BPS Pacitan. Pertama survey kemiskinan dengan pendekatan berapa jumlah pengeluarannya.

“Yang dimakan apa, habis belanjaan berapa, biaya sekolah berapa, biaya listrik berapa, beli baju kaos kaki, potong rambut berapa?, semua yang terkait pengeluarannya sehari hari ditanya. Sedangkan dari sisi lain ada survey bebas untuk melihat kebutuhan dasar tadi. Ada 54 non makanan dan ada 68 makanan dasar. Itu di hitung dalam rupiah ya.”imbuh Bagyo.

Berarti dikatakan sesuai versi BPS, orang dikatakan miskin jika tidak memenuhi standart ini. Ya itu gaji hanya capai 296 ribu rupiah. padahal masih harus memenuhi kebutuhan hidup 6 jiwa dalam setiap kepala keluarga. “Seseorang dikatakaan miskin jika tidak bisa memenuhi minimum kebutuhan dasarnya.”ujar Bagyo.

Mendengar kondisi kemiskinan berulangtahun mundur kembali sama dengan masa lima tahun lalu, Sekretaris Daerah Heru Wiwoho tidak membantah. Kondisi itu memang fakta kemiskinan di pacitan saat ini, terus mau bagaimana lagi. Memang itu penekanan Bakorwil agar ada upaya dari daerah menurunkan. “Kita upayakan bisa turun, selain gegara Covid-19 memang pendapatan rata rata masyarakat pacitan masih sedikit. Upah kerja memang tidak ngangkat.”kata Sekda Heru Wiwoho.

Untuk menurunkan angka kemiskinan tahun ini, ada beberapa program yang bisa di lakukan. Kemiskinan itu sebenarnya selain intervensi juga harus di bantu baik berupa pangan, pendidikan dan kesehatan. “Kita beri program stimulus, pelatihan dan termasuk modal usaha agar mereka bis bekerja untuk dapatkan pendapatan, termasuk pemberdayaan perempuan.”kata Sekda Heru.

Fakta angka kemiskinan kembali berputar mundur ke kondisi sama dengan lima tahun lalu semakin menegaskan saat ini pertumbuhan ekonomi di pacitan masih kurang berkualitas. Sebab pertumbuhan ekonomi itu tidak diikuti dengan turunnya angka kemiskinan. Padahal salah satu yolok ukur keberhasilan kepala daerah memimpin disebutkan berhasil atau naik kelas dalam tatanan wilayah, seberapa jauh pemimpin daerah mampu mengatasi kemiskinan dan pengangguran di daerahnya.

Ini jelas tantangan bagi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang waktu jabatannya hanya 3 tahun saja. Meski berbagai program telah dilakukan pemerintah sebelumnya dengan program unggulannya Grindulu Mapan namun badai Covid-19 memporak porandakan semuanya. Termasuk bertambahnya warga miskin yang semakin tak terkendali prosentase kenaikannya.

Semoga saja, dengan dilakukan percepatan pencapaian RPJMD 2021-2026 bisa menjadi daya ungkit kembalinya kondisi kemiskinan dan pengangguran semakin rendah sehingga daya ungkit ekonomi di pacitan kembali menggeliat. Yang ujungnya nanti, visi misi Bupati Indrata Nur Bayuaji dan Wakilnya Gagarin membuat masyarakat sejahtera dan bahagia bisa terwujud dalam waktu tiga tahun kedepan.

Editor : Asri Nuryani

Blog, Updated at: 15.48
Comments
0 Comments