Tak Terima Dapat Jatah Anggaran Infrastruktur Lebih Kecil, Puluhan Warga Atas Nama Masyarakat Tulakan Tuntut Haknya Ke Kantor Bupati

Posted by Radio Grindulu FM Pacitan - 104,6 MHz on Kamis, 04 Februari 2021

Grindulu FM, Pacitan -Puluhan warga atas nama masyarakat Kecamatan Tulakan mendatangi Bupati Pacitan, Rabu (03/02/2021) di Pendopo Kabupaten Pacitan. Mereka menuntut haknya dalam pembagian plot anggaran pembangunan untuk Wilayah Tulakan yang dinilai masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan Kecamatan Kecamatan lainnya.

                                      

Handoyo Aji atas nama masyarakat tulakan yang ikut dalam rombongan audiensi itu mengatakan, Kecamatan Tulakan merupakan wilayah terluas dan terbanyak penduduknya dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Otomatis beban infrastruktur juga banyak. Akan tetapi dibanding Kecamatan lain ketinggalan. Sementara pagu dari Badan Perencaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pembagian alokasi anggaran dianggap masyarakat Tulakan ini tidak adil. Selain itu lanjut Handoyo, banyak jalan di tulakan yang rusak sekarang ini. Ini menghambat usaha ekonomi masyarakat tulakan.

“Ruas jalan lebih banyak lebih panjang. Tapi plot anggaran lebih kecil dibanding Kecamatan yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya lebih sedikit. Ini bertahun tahun tidak di evaluasi berlanjut terus sampai akhir masa jabatan Bupati Indartato kita evaluasi harus ada gerakan riil perencanaan lebih terukur dan jelas sesuai kebutuhan masyarakat termasuk masyarakat  tulakan, hak pembangunan yang sama dan seimbang.”kata Handoyo Aji

Selain menuntut hak jatah anggaran infrastruktur, masyarakat tulakan itu juga menuntut jatah pupuk untuk petani  tulakan, kenapa sedikit dibanding wilayah Kecamatan lainnya.
“Karena tidak tercukupi ketersediaan pupuk, sering datang pupuk yang kwalitasnya jelek ke tulakan. Jika dasar yang di gunakan data tapi data itu data turun temurun maka harus dibenahi, sesuaikan dengan data riil di lapangan saat ini. Kasihan petani tulakan jika data untuk dapat pupuk atau RDKK itu data yang sudah lama atau data turun temurun itu merugikan masyarakat.”lanjut Handoyo
Dalam audiensi itu Kepala Dinas PU Pacitan Edy Yunan Ahmadi mengakui jika sisi infrastruktur jatah untuk Tulakan memang tertinggal. Karena memang kondisi saat ini yang didorong memang kearah infrastruktur pariwisata dan itu memang berada di Wilayah Barat. Tapi hal itu pada periode lain bisa saja berubah dengan memperioritaskan titik fokus tertentu.

Sementara Pamuji Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menanggapi situasi itu lebih mengajak untuk berfikir tentang fungsi Pemerintah Daerah berusaha untuk bisa memberikan fasilitasi dan mendukung upaya upaya masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian.
“Mereka bisa berusaha. Jadi kalau menurut saya tidak prinsip sebenarnya besarnya anggaran untuk satu tempat itu bukan sesuatu yang paling penting menurut saya. Bisa saja dengan anggaran yang relatip tapi yang penting proses pelayanan pada masyarakat ini bisa jalan itu lo. Andai saja nanti setiap Kecamatan minta anggaran yang sama ini akan menyulitkan karena kondisi yang di hadapi setiap Kecamatan juga tidak sama”jelas Pamuji
Dalam audiensi di ruang Karya Dharma itu, banyaknya kondisi jalan rusak juga menjadi catatan Pemerintah Daerah. Diakui memang banyak jalan yang rusak di Pacitan saat ini. Hanya 60 persen yang baik. Dengan adanya refocussing massa pandemi hal itu secara tidka langsung juga memperparah rusaknya jalan. Dan saat ini untuk membuat kondisi jalan baik 100 persen itu sulit, aspek dana untuk pembangunan yang lain juga tidak bakal terdanai.

Ditambahkan Pamuji,  anggaran infrastruktur punya kewajiban hanya 25 persen dari APBD dari DAU dan ini sudah dilakukan Pemkab Pacitan.
“Dan itu sudah kita penuhi. Memang kebutuhan untuk infrastruktur cukup besar yang harus kita pahami mana dulu yang harus kita bangun. Sebenarnya jalan jalan mana sih yang strategis yang harus dibangun lebih dulu. Dana Alokasi Umum (DAU) dari infrastruktur minimal 25 persen berarti 103 Miliar inilah khusus infrastruktur”jelas Pamuji

Infrastruktur itu sendiri kata Pamuji terdiri dari Jalan, jembatan, sumberdaya air, makanya kalau harus memilih,  berpkirnya harus realistis.
Hasil dari kedatangan masyarakat tulakan itu sudah di laporkan ke Bupati dan diperintahkan PU datang langsung ke tulakan untuk memastikan sekaligus memverifikasi dan validasi data agar saling sinergi meskipun sekarang ini dana desa tidak boleh untuk infrastruktur.”Agar investasi tidak mati akan dialihkan dengan dana bantuan keuangan.”terang Pamuji
Untuk melindungi agar jalan ini tetap awet bagi pelaku angkutan juga harus membantu jangan melewati jalan dengan tonasi yang melebihi kekuatan jalan sehingga jalan cepat rusak.
“Maka harus saling menjaga, angkutan tidak melebihi tonasi biar awet jalan itu dan Pemerintah juga harus rajin upayakan  peningkatan pemeliharaannya.”pungkas Pamuji


Editor : Asri Nuryani

Blog, Updated at: 15.03
Comments
0 Comments