Grindulu FM, Pacitan -Salah satu kader Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pacitan menyampaikan, keprihatinannya terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar yang digelar di kantor DPD beberapa waktu lalu.

Protes keras diutarakan Saptono Nugroho sebagai peserta Musda dan anggota Pleno DPD Pacitan, bahwa Musda kemarin itu terjadi polemik pada paripurna pertama terkait keabsahan musda itu sendiri. Dimana kalau mengacu peraturan di anggaran dasar yang kemaren itu kepengurusan selesai oktober 2021 untuk musda tingkat kabupaten diinstruksikan dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah munas, semestinya Juni 2020. Akan tetapi sampai sekarang baru saja melaksanakan musda sehingga dipertanyakan keabsahannya oleh Saptono.

“Karena kalau kita melaksanakan musda pada bulan Agustus ini juga sudah melanggar keputusan munas. Kalau kita mengikuti ketentuan SK Kepemimpinan Bapak Efendi Budi Wirawan itu masih sah sampai 2021. Melihat kondisi ini terkesan kayak orang kudeta. Ngge-ge mongso.”ujar Saptono Nugroho.

Melihat kondisi itu lanjutSaptono, musda terkesan seperti orang kudeta. Selain itu ia juga prihatin dimana pada proses pemilihan ketua DPD pada paripurna ke empat terjadi hanya dalam hitungan waktu 5 menit. Sehingga ini merupakan musda tercepat di dunia jelas saptono. Imbasnya, ada peserta lain yang ingin daftar tidak mendapatkan kesempatan.

“Sehingga, proses pemilihan pimpinan organissi ini tercepat di dunia. Kenapa seperti itu ? bahwa dalam paripurna empat itu ada sebuah proses yang harus dilalui. Satu proses pengumuman pembukaan pendaftaran calon DPD. Kedua pendaftaran calon DPD yang ketiga Verifikasi orang yang mendaftar dan ke empat adalah penetapan dan pilihan itu hanya terjadi  dalam waktu lima menit. Sehingga proses by desain terkesan terjadi dalam musda itu yang membuat saya tidak puas dan kecewa”imbuhnnya.

Ditambahkan Saptono, kalau melihat musda itu sebenarnya punya keinginan 3 sukses, yaitu sukses Pilkada, Pileg dan Pilpres. Akan tetapi justru tampak adanya ketidak kompakan dalam intern Golkar.

Saptono berharap banyak pada Gagarin sebagai  ketua DPD Golkar  terpilih pada periode mendatang ini agar memiliki sikap dan sifat akomodatif yang baik pada semua anggota. Meskipun saptono pada dasarnya menerima hasil musda namun menurut anggapannya  musda itu ada cacat yuridis.

Saptono juga tidak akan melakukan manuver tindakan lebih jauh terkait hal itu meski kekecewaan dirasakannya dengan alasan khawatir justru akan berdampak buruk pada nasib Partai Golkar kedepannya.

Ketua DPD Golkar Efendi Budi Wirawan mengungkapkan, pada kenyataan bahwa tidak ada yang mempermasalahkan kader Golkar yang terpilih menjadi ketua.  Proses pemilihan ketua dijalankan  sesuai aturan partai dan sudah menjadi kendalinya Provinsi.. Sementara jika terjadi  perbedaan pendapat di partai itu hal biasa jelas Budi.

Ditambahkan Budi Wirawan, dalam pemilihan ketua  DPD Partai Golkar nama Gagarin merupakan calon tunggal tidak ada yang lain yang  mau mendaftar. Sedangkan pelaksanaan musda itu berawal dari rekomendasi hasil Munas(Musayawarah Nasional).

“Memerintahkan kepada Provinsi untuk melakukan  musda musda Provinsi tiga bulan setelah munas. Kemudian memerintahkan Kabupaten melakukan musda musda enam bulan setelah munas, rekomendasinya seperti itu. Munasnya Desember. Jadi memang kelewat, harusnya saya melakukan musda bulan Juni kemaren. Munas ini merupakan musyawarah tertinggi di partai artinya regulasi sebelumnya kalau munas mengeluarkan regulasi yang berbeda artinya yang sebelumnya sudah mati tidak bisa lagi digunakan. Dan yang bertanggung jawab munas ini demisioner provinsi. Saya hanya pada tahap demisioner saja. Sehingga kalau ada anggapan sah tidaknya saya tidak berani jawab takut salah nanti.”tegas Budi Wirawan saat dihubungi via telpon.

Editor : Asri nuryani