“Ketidak akuratan data harus menjadi fokus perhatian pengawasan  bawaslu. selain itu titik rawan pelanggaran pemilu yang sering muncul biasanya dimasa kampanye, seperti curi start. Berkampanye ditempat ibadah, tempat tempat dilarang, melibatkan orang yang dilarang ini pelanggaran sering terjadi.” Ujar Muhammad Amin Ketua Bawaslu Provinsi Jatim saat ditanya apa saja titik rawan dalam Pilbup.

Sementara itu dalam kegiatan sosialisasi netralitas TNI-POLRI di Hotel Permata Selasa (11/02/2020) Kapolres Pacitan AKBP Didik Haryanto dan Komandan Kodim 0801 Pacitan Letkol INF.Nuri Wahyudi hadir menjadi salah satu narasumber. Dihadapan seluruh jajaran kepolisian resort pacitan AKBP Didik Haryanto menegaskan agar anggotanya tidak main main dalam ketidak netralitasan dalam pemilu. Karena ada sangsi tegas yang harus dipikul anggotanya jika ketahuan tidak netral.

Polisi harus jadi wasit dalam pemilu. Jika ada yang melanggar akan terkena sangsi. “Apa sangsinya nanti anggota polri  yang ikut ikutan dalam politik praktis ada empat. Yang pertama dipindahtugaskan ke jabatan yang lebih rendah . Kemudian yang kedua dipindahtugaskan ke fungsi yang berbeda dan yang ketiga  dipindah tugaskan kewilayah yang berbeda atau ke luar jawa. Yang terakhir bisa sampai pemberhentian dengan tidak hormat.” Tegas Kapolres Pacitan AKBP Didik Haryanto.

Jaminan netralitas anggota TNI-POLRI juga dipertegas Komandan Kodim 0801 Pacitan  Letkol Inf..Nuri Wahyudi saat menyampaikan materi sebagai narasumber acara kegiatan Sosialisasi Netralitas TNI-POLRI. 

Dandim mengatakan tugas pokok TNI dalam rangka Pemilihan Bupati  termasuk dalam operasi selain perang. “Peran kodim membantu kepolisian dalam tugas keamanan yang diatur Undang Undang serta Mengamankan wilayah teritorial terhadap ancaman kerawanan yang mungkin timbul yang bisa menyebabkan gagalnya pelaksanaan Pilbup 2020 di Kabupaten Pacitan. “Tegas Komandan Kodim 0801 Pacitan Letkol Inf. Nuri Wahyudi.

Kegiatan sosialisasi netralitas TNI-POLRI merupakan kegiatan untuk mengingatkan kembali tugas fungsi TNI-POLRI. Selain merupakan langkah awal untuk menindaklanjuti dengan koordinasi. Upaya pencegahan sejak awal perlu  menurut bawaslu  meski calon belum ditetapkan.

Seperti diketahui, terkait pelanggaran netralitas ASN sebagai abdi Negara  jelang pilbup 2020 sudah ada satu dugaan laporan pelanggaran netralitas yang ditangani bawaslu kabupaten pacitan. Saat ini perkara tersebut masih proses pengkajian dan investigasi bawaslu provinsi. Untuk Kemudian dikembalikan lagi ke bawaslu kabupaten dan segera menjadi  rekomendasi untuk diserahkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

Reporter  : asri nury