Dalam rapat paripurna tanggapan fraksi terhadap nota penjelasan penyusunan 4 Raperda non APBD Jumat 11 desember 2015, pada prinsipnya semua fraksi  berpendapat untuk dicabut.karena bertentangan dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013. Namun inisiatif pencabutan Raperda ini dinilai jauh terlambat.pasalnya raperda ini sudah disahkan 2013 lalu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pacitan Roni Wahyono  menegaskan, tahun 2015 ini memang ada keterlambatan dalam pengajuan raperda non APBD. Namun Roni yakin,dalam waktu yang tinggal sedikit diakhir desemebr 2015 ini, raperda bisa diselesaikan pembahasannya dan ditetapkan.

Dari hasil paripurna tanggapan fraksi Jumat siang yakini fraksi Demokrat ,PDI-perjuangan, fraksi Golkar,  fraksi gabungan nasional, fraksi gabungan  Amanat Rakyat.,disampaikan Raperda Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan belum bisa diajukan tahun ini, karena masih dilakukan pengkajian  akademisi. Sedangkan raperda yang urgent dan mendesak yang harus segera dituntaskan adalah raperda peraturan tentang desa dan perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara komunikasi. (Asr)